Medan |
Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia bukan sekadar isu akademis, melainkan sebuah realitas yang menyayat nurani. Ketika segelintir elite hidup dalam kemewahan—menguasai properti, lahan, dan bisnis strategis—jutaan rakyat masih berkutat dengan upah minim, biaya hidup yang melambung, serta akses pendidikan dan kesehatan yang tak memadai. Janji perubahan yang digaungkan dalam setiap transisi pemerintahan sering kali hanya menjadi retorika tanpa implementasi yang berdampak nyata.
Ketimpangan yang Terstruktur: Siapa yang Diuntungkan?
Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk dalam negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Gini ratio—indikator yang mengukur ketimpangan pendapatan—masih berkisar di angka 0,38 hingga 0,41 dalam satu dekade terakhir. Artinya, jurang pemisah antara kaya dan miskin semakin lebar, sementara kesempatan untuk naik kelas sosial semakin sulit.
Tak hanya dalam aspek ekonomi, kesenjangan sosial juga terlihat nyata dalam akses pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 70% anak dari keluarga berpenghasilan rendah sulit melanjutkan pendidikan tinggi. Sementara itu, layanan kesehatan berkualitas masih menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.
Transparansi dan Hukum yang Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin merilis laporan harta kekayaan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, temuan perbedaan mencolok antara laporan resmi dan gaya hidup pejabat menunjukkan bahwa sistem ini masih jauh dari transparan. Undang-Undang Perampasan Aset yang seharusnya menjadi alat efektif untuk mengembalikan uang rakyat justru tak kunjung disahkan, memperlihatkan kuatnya pengaruh oligarki dalam dunia politik.
Di sisi lain, rakyat kecil yang melakukan pelanggaran ringan seperti mencuri untuk bertahan hidup sering kali mendapatkan hukuman berat. Ini menciptakan paradoks keadilan: yang lemah dihukum keras, sementara yang kuat bisa lolos dengan celah hukum.
Monopoli Properti dan Kredit: Rumah Makin Mahal, Mimpi Makin Jauh
Harga properti di kota-kota besar semakin tidak masuk akal. Laporan Indonesia Property Watch mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, kenaikan harga rumah jauh melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat. Para pengembang besar dengan mudah mendapatkan akses perbankan dan modal ventura, sementara masyarakat berpenghasilan rendah harus menghadapi persyaratan KPR yang ketat dan suku bunga yang mencekik.
Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya tinggal di kawasan kumuh atau memilih tinggal di daerah pinggiran dengan akses transportasi dan fasilitas publik yang minim. Sementara itu, apartemen dan rumah mewah dibiarkan kosong sebagai aset spekulasi para investor.
Ekonomi Digital: Anugerah atau Penjajahan Baru?
Era digital seharusnya menjadi solusi untuk membuka akses ekonomi lebih luas. Namun, data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa 80% transaksi digital di Indonesia masih dikuasai oleh platform asing. Artinya, meskipun ekonomi digital berkembang pesat, keuntungan terbesar tetap mengalir ke luar negeri.
Startup lokal yang berusaha bersaing sering kali menghadapi kendala pendanaan dan regulasi yang tidak berpihak. Sementara itu, dominasi e-commerce asing membuat produk UMKM lokal semakin sulit bersaing di pasarnya sendiri. Jika tidak ada kebijakan strategis yang melindungi ekonomi digital nasional, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi korporasi global tanpa kedaulatan ekonomi yang jelas.
Generasi Muda: Harapan atau Korban Sistem?
Pengangguran dan ketidakpastian kerja menjadi momok bagi generasi muda. Menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan universitas terus meningkat, mencerminkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, banyak anak muda yang memilih bekerja di luar negeri tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi korban perdagangan manusia.
Di sisi lain, maraknya narkoba dan geng motor di kota-kota besar menunjukkan adanya keresahan sosial yang serius. Minimnya ruang kreativitas dan kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak membuat banyak anak muda merasa kehilangan arah.
Saatnya Berhenti Menutup Mata!
Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap lumrah. Ini adalah hasil dari kebijakan yang tidak adil, sistem yang berpihak pada pemilik modal, dan lemahnya penegakan hukum.
Langkah konkret yang harus segera dilakukan antara lain:
- Mendorong transparansi aset pejabat dan mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset
- Mereformasi kebijakan KPR agar lebih inklusif bagi pekerja informal
- Melindungi pasar digital Indonesia dari dominasi asing dengan regulasi yang ketat
Meningkatkan investasi dalam pendidikan vokasi dan penciptaan lapangan kerja berbasis industri kreatif. Jika perubahan sistemik tidak segera dilakukan, maka mimpi tentang kesejahteraan merata hanya akan menjadi mitos yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus membiarkan ini terjadi?.
Sumber : Lili Suheli, ST.
Social Header